Home » Archives by category » Pemerintahan » Politik (Page 156)

SWARA MANADONEWS—Kinerja Panitia Khusus (Pansus) bentuka DPRD Sulut untuk merampungkan draft Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulut, terus menuai ganjalan. Dimana, selain beda pendapat antara diinternal Pansus, proses perampungan Ranperda ini kembali diganjal masalah status lahan. Terungkap dalam rapat Pansus baru-baru ini, status lahan khususya kawasan hutan menjadi momok utama yang […]

Continue reading …

SWARA MANADONEWS—Kebijakan untuk melakukan perubahan struktur di internal Fraksi Barisan Indonesia Raya (F-Barindra) DPRD Sulut, akhirnya dilaksanakan. Teddy Kumaat SE yang awalnya mengaristeki fraksi ini, dengan legowo melepaskan titelnya selaku ketua, untuk selanjutnya menjabat sebagai anggota biasa. Kebijakan itu sebagaimana hasil keputusan rapat internal F-Barindra yang digelar di ruang fraksi, Selasa (28/2) kemarin. Salah satu  […]

Continue reading …

Flora Prisilla Kalalo SWARA MANADONEWS—Dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado, DR Flora Pricilla Kalalo SH MH mengatakan, penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan harus melibatkan pihak terkait. Hal ini disampaikan Kalalo dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (28/02) kemarin. Kalalo menjelaskan, jika RUU ini disetujui maka legal standingnya […]

Continue reading …

Gaung Musdalub Makin Kencang   MELONGUANE, SWARA MANADONEWS—Sepertinya keinginan seluruh kader Partai Golkar di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meminta kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sulut Stevanus Vrekee Runtu (SVR) agar segera memfasilitasi Musyawarah Derah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Talaud tak bias terbendung lagi. Masalahnya, kondisi Golkar Talaud saat ini telah terjadi porak […]

Continue reading …

SWARA MANADONEWS—Kebijakan pemerintah pusat, terkait penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 15 Tahun 2011 oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, mendapat resistensi yang kuat dari lembaga legislatif dan eksekutif Sulut. Bahkan, implementasi Permen yang diantaranya mengatur tentang impor ikan itu, mendapat penolakan untuk diberlakukan di daerah ini. Kesepakatan untuk menolak Permen itu, tercetus dalam rapat dengar […]

Continue reading …

Mendagri Diminta Tegas   JAKARTA, SWARA MANADONEWS—Kondisi Mamuju, Sulawesi Barat, pasca putusan PK Mahkamah Agung No.186.PK/Pid.Sus/2011 yang membebaskan mantan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding bersama 24 mantan anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009 dari kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD dikwatirkan akan semakin memburuk bila Mendagri tidak segera turun tangan mengambil tindakan tegas. Selaku anak […]

Continue reading …

SWARA MANADONEWS—Pokok-pokok aturan menyangkut tata letak bangunan dan lainnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi catatan penting buat politisi PAN Bobby Daud. Sekretrais Komisi B Dekot Manado itu yakin, melalui kajian komprehensif, Perda DAS Tondano yang alirannya melintas dalam Kota Manado, bisa menghasilkan solusi serta memberi keuntungan untuk masyarakat. Ketua PAN Manado itu menyebut, […]

Continue reading …

SWARA MANADONEWS—Seruan penolakan terhadap organisasi Massa Front Pembela Islam (FPI) terus bergulir di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Tanah Adat Minahasa. Bukan itu saja, demi terjaganya situasi kondusif aman dan damai yang selama ini tercipta, Laskar Maesa siap mensterilkan Tanah Adat Minahasa dari gerakan-gerakan yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Menurut Ketua Umum Laskar Maesa Sulut, […]

Continue reading …

SWARA MANADONEWS—Selain dikancah politik, Prabowo Subianto, terus menuai kepercayaan publik khususnya di Sulawesi Utara. Nyatanya, ketua dewan Pembina Partai Gerindra itu, kembali mendapat dukungan untuk menahkodai Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Menurut ketua IPSI Sulut, Herry Tombeng SH, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IPSI akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, terhitung sejak […]

Continue reading …

SWARA MANADONEWS—Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2010, tentang  Tata Tertib DPRD bakal tidak dipatuhi kalangan legislator Sulut. Pasalnya, jelang 2,5 tahun masa kerja dewan yang jatuh pada 1 Maret 2012 ini, gaung rolling anggota komisi di DPRD Sulut terus memudar. Potensi  tak bergulirnya rolling atau reposisi anggota fraksi di tataran komisi kerja DPRD Sulut, […]

Continue reading …