Bawaslu Sulut Siap Awasi Tiga Tahapan Pemilu

Filed under: Berita Utama,Manado,Politik |
Suasana Rakorda Bawaslu Sulut pekan lalu

Suasana Rakorda Bawaslu Sulut pekan lalu

MANADO—Sesuai dengan amanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang, Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tiga tahapan Pemilu yakni tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan dan kampanye.

“Tiga tahapan Pemilu ini akan terus diwasi oleh Bawaslu. Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan, untuk menjaga seluruh pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan, sehingga pada akhirnya diharapkan Pemilu di Indonesia dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut, Herwyn Malonda MPd, didampingi Pimpinan Bawaslu Johny Suak SE MSi, Senin (15/4).

Dikatakannya, untuk mengoptimalkan memantapkan materi dan strategi pengawasan terhadap tiga tahapan Pemilu serta memantapkan mekanisme pelaporan dari Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan, kami telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan Panwaslu Kabupaten Kota di Sulut terkait pengawasan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yang digelar, Rabu (10/4) pekan lalu.

“Dari hasil Rakorda ini, kami pihak Bawaslu Provinsi akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap kinerja pengawasan, yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Kami juga akan melakukan upaya-upaya supervisi dan inspektorasi yang sifatnya kasuistik, berdasarkan kondisi daerah masing-masing,” tandasnya.

Diakuinya, tahapan pemutakhiran data pemilih dan pencalonan dapat dikategorikan sebagai tahapan yang krusial, karena tahapan ini merupakan pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih serta terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan negara.

“Pelaksanaan tahapan ini, perlu mendapat perhatian serius, agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2014,” papar Malonda.

Ia menambahkan, untuk tahapan kampanye masuk pada tahapan yang krusial, karena secara substansi pada tahapan inilah visi, misi, dan program disosialisasikan kepada masyarakat. Secara faktual di lapangan, tahapan kampanye juga menjadi krusial, karena pada tahapan ini memiliki potensi konflik, sebab seringkali melibatkan orang dalam jumlah yang cukup banyak. (vie)

 

You must be logged in to post a comment Login