KPU Bolmong

Ombudsman RI Rekom Berhentikan Rektor Unsrat

Filed under: Berita Utama,General News,Nasional,Pendidikan |

SWARA MANADONEWS—Ombudsman RI telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 003/REK/0899.2009/BS.03/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI agar menjatuhkan sanksi kepada Rumokoy, berupa pemberhentian dari jabatan Rektor Unsrat Manado.

Ombudsman RI berpendapat, bahwa telah terjadi tindakan maladministrasi dan pengabaian hukum yang dilakukan oleh Rektor Unsrat Manado yaitu, pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, tidak melaksanakan Putusan PTUN Manado nomor 27/G.TUN/2006/PTUN.MDO jo.43/B/.TUN/2007/PT/TUN.MKS, pengabaian terhadap perintah Mendikbud melalui surat Dirjen Dikti Nomor: 830/D/T/2010 tanggal 15 Juli 2010 dan pengabaian terhadap perintah Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: R.99/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tertanggal 5 Mei 2011.

Permasalahan ini berawal dari laporan/pengaduan Dr Ir Julius Pontoh MSc, Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mengenai sikap dan tindakan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Manado nomor: 27/G.TUN/2006/PTUN.MDO jo.43/B/.TUN/2007/PT/TUN.MKS, antara lain menyatakan menerima gugatan penggugat untuh seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan tergugat berupa, SK Rektor Unsrat Manado Nomor 1007/J12/KP/2006 tanggal 18 September 2006 tentang, pengangkatan Dr Edwin de Queljoe MSc, sebagai Dekan FMIPA Unsrat Manado, mewajibkan kepada tergugat mencabut SK Rektor Unsrat Manado No.1007/J12/KP/2006 tanggal 18 September 2006 tentang pengangkatan Dr Edwin de Queljoe MSc, sebagai Dekan FMIPA Unsrat Manado serta mewajibkan kepada tergugat menerbitkan: SK Rektor Unsrat tentang pengangkatan Dr Ir Julius Pontoh MSc sebagai Dekan FMIPA Unsrat.

Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan Nomor 43/BTUN/2007/PT.TUN.MKS menyatakan, menguatkan Putusan PTUN Manado dalam amar putusan Nomor 27/G.TUN/2006/PTUN.MDO dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan tersebut, PTUN Manado telah memintah Rektor Unsrat agar melaksanakan putusan dimaksud bahkan putusan tersebut telah pula diumumkan melalui media lokal di Manado, namun sampai saat ini, putusan tersebut belum juga dilaksanakan.

Menindaklanjuti laporan dari Pontoh, Ombudsman RI telah mengirim surat permintaan penjelasan Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) melalui surat nomor: 0042/KLA/0899.2009/SH.03/I/2010 tanggal 18 Januari 2010. Surat dari Ombudsman RI tersebut tidak memperoleh tanggapan namun demikian, melalui surat nomor 830/D/T/2010 tanggal 15 Juli 2010, Dirjen Dikti mengirim surat kepada Rektor Unsrta yang berisi agar rektor Unsrat mencabut SK Rektor Unsrat Manado No.1007/J12/KP/2006 tanggal 18 September 2006 tentang pengangkatan Dr Edwin de Queljoe MSc serta Rektor Unsrat mengangkat Dr Ir Julius Pontoh MSc sebagai Dekan FMIPA.

Namun kenyataannya, sampai saat ini Rektor Unsrat tidak menjalankan surat dari Dirjen Dikti tersebut.

Mengingat putusan PTUN Manado nomor: 27/G.TUN/2006/PTUN.MDO jo.43/B/.TUN/2007/PT/TUN.MKS, tidak dilaksanakan, maka Ketua PTUN Manado melakukan pengumuman di surat kabar, yang berbunyi bahwa Rektor Unsrat Manado tidak taat hukum, karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Karena Rektor Unsrat tidak juga menjalankan putusan pengadilan, maka Ketua PTUN Manado, mengirim surat kepada Presiden pada 24 Januari 2011. Kemudian, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengirim surat kepada Rektor Unsrat tanggal 5 Mei, agar melaksanakan putusan PTUN Manado, namun pada kenyataannya sampai saat ini Rektor Unsrat tidak mengindahkan surat dimaksud.

“Sikap dan tindakan pengabaian hukum oleh Rektor Unsrat dapat mengakibatkan, merusak wibawa Pemerintah RI terkait upaya-upaya penegakan hukum sedang gencar dilaksanakan, terhambatnya program reformasi birokrasi yang menjadi agenda penting Pemerintah RI dan terjadinya moral hazard di masyarakat untuk tidak mematuhi hukum. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, rekomendasi ini wajib dilaksanakan (legally binding),” ujar Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI di Manado Helda Torajoh SH yang ditemui wartawan Kamis (5/4) pekan lalu, usai menyerahkan surat rekomendasi kepada Rektor Unsrat yang diterima Pembantu Rektor (PR) II Prof DR Paulus Kindangen SE SU MA di gedung rektorat Unsrat.

 

Tolak Ombudsman

MENARIKNYA, isi rekomendasi oleh Ombudsman RI, diduga telah diketahui lebih dulu oleh Rektor Unsrat Prof Dr Donald Rumokoy SH MH. Buktinya, Rumokoy tiba-tiba menolak kedatangan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, yang rencananya akan membawa langsung rekomendasi itu.

Sumber resmi, menyebutkan, bahwa sebelumnya, Rumokoy telah mengiyakan akan menerima langsung rekomendasi Ombudsman. Disisi lain, persiapan kedatangan Ketua Ombudsman RI dari Jakarta ke Manado telah fix baik tiket pesawat, maupun akomodasi selama yang bersangkutan di Manado.

Namun tiba-tiba, Rumokoy secara sepihak justru batal menerima langsung rekomendasi tadi dengan alasan akan menghadiri pertemuan penting di Jakarta dan meminta agar Girindrawardana dipertemukan dengan Kabag Humas Unsrat Daniel Pangemanan SH MH. “Ini membuat Ketua Ombudsman RI geram dan merasahkan dilecehkan oleh Rektor. Padahal semua persiapan sudah fix. Masakan seorang pejabat negara hanya diterima Kabag Humas?” ujar sumber yang meminta namanya tak dikorankan.

Pantauan media ini, pada pertemuan Kamis lalu, kehadiran Ketua Ombudsman RI hanya diwakilkan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI di Manado Helda Torajoh SH, sementara dari pihak Rektorat, diwakili PR II Prof DR Paulus Kindangen SE SU MA.

Kabag Humas Unsrat Daniel Pangemanan SH MH yang dikonfirmasi wartawan sebelum menerima kedatangan Imbudsman menjelaskan, bahwa Rektor Unsrat tidak menolak kedatangan Ketua Ombudsman RI, hanya saja secara tiba-tiba diminta harus menghadiri rapat di Jakarta. “Pak Rektor ada rapat penting yang harus dihadiri,” tandas Pangemanan.

Sementara itu, Dr Ir Julius Pontoh MSc sebagai penggugat mengaku kecewa dengan sikap Rumokoy yang tak taat hukum. “Masakan seorang profesor dan doktor di bidang hukum, tidak taat hukum? Ini kan bukan contoh yang baik bagi masyarakat khususnya bagi dosen dan mahasiswa. Saya hanya memperjuangkan hak saya dan saya berharap Mendikbud dapat merealisasi rekom dari Ombudsman,” tegas Pontoh saat diminta tanggapan mengenai rekomendasi Ombudsman itu.

Pangemanan: Jangan Mendramatisir Unsrat

Sementara Juru Bicara Rektor Unsrat Daniel Pangemanan SH MH, meminta, agar jangan mendratisir Unsrat seolah-olah ada kehancuran. Karena itu dunia pendidikan tinggi selalu peka dan kritis dalam menyikapi, tapi harus menjunjung tinggi moral intelektual, tatakrama dan kesantunan. “Jangan terbawa dengan kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan moral akademik, kedepankan kebenaran akademik,” tegas Pangemanan.

Dia menambahkan, Unsrat tidak ada yang hancur, hanya segelintir pelaku orang yang ingin Unsrat tidak sukses. “Yakinlah bahwa kampus Unsrat sebagai pengawal kebenaran untuk memanusiakan manusia,” tukasnya. (fie)

You must be logged in to post a comment Login