Ganip Warsito: Kodam XIII Merdeka Tetap Tingkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan

Filed under: Berita Utama,Pemerintahan,Top News |

UPHOTO_20170614_215215Swaramanadonews.com, Manado- Rapat Koordinasi Perkembangan Terorisme di Indonesia dan antisipasi dampak konflik di Marawi Filipina terhadap Indonesia yang di gelar di Ruangan C.J. Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (14/6/2017) sore yang menghadirkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebagai pemberi materi dalam kegiatan ini.

Pangdam XIII Merdeka Mayor Jenderal Ganip Warsito nampak turut bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw yang larut bersama usai menghantar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meninggalkan Kantor Gubernur usai pelaksanaan kegiatan ini.

Ditemui usai Rakor penaggulangan Terorisme kali ini Ganip Warsito, mengatakan kesiapan Kodam XIII Merdeka untuk menjaga keutuhan NKRI serta siap menambah satuan pelaksana penjaga perbatasan NKRI dengan Philipina jika itu memang diperlukan.

“Enam poin yang diarahkan oleh Menkopolhukam sebenarnya Forkopimda Sulut sudah melakukan hal ini yang pertama adalah langkah antisipasi kemungkinan terjadinya masalah terorisme, kemudian langkah intelejen untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan dalam mencegah hal ini, kemudian kami sudah membuat pos-pos dilapangan, kemudian kami sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat bersinergi dengan TNI, untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi, kemudian penebalan pasukan sudah kita lakukan serta pendekatan komunikasi itu sudah kita lakukan” ujar Jenderal yang akrab dengan Wartawan ini.
Diminta tanggapannya terkait keberadaan warga Philipina-Sanger (Phisang) dab (Saphi) yang saat ini berada di Provinsi Sulawesi Utara, menurut Jendral Bintang 2 Ini bahwa hal itu juga merupakan bagian dari operasi TNI yang sedang dilakukan.

“Ini merupakan bagian dari operasi yang dilakukan untuk memberikan pembinaan serta pengawasan sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kita juga lakukan pendataan-pendataan jika ada indikasi-indikasi yang terdapat sel-sel tidur di setiap wilayah hal itu harus kita lakukan antisipasi, dan hal ini bukan hanya di lakukan di Sulawesi Utara tapi juga di Gorontalo dan Sulawesi Tengah” paparnya
Menurut Ganip Warsito,
Penambahan pasukan sudah dilakukan dengan mengerahkan 1 satuan setingkat Kompi, dan itu adalah satuan tempur yang siap sewaktu-waktu untuk menjaga masyarakat dan menjaga keutuhan Wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pasukan kami cukup untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita perkirahkan, kalaupun itu dirasakan kurang, pertimbangan ada di tangan saya dan tentunya saya akan laporkan hal ini pada Panglima TNI dan kita secara nasional sudah memiliki satuan reaksi cepat yang setiap saat dalam waktu 1X24 jam sudah siap dan bisa bereaksi”

Ganip Warsito, juga menambahkan untuk saat ini kewengan TNI Polri dalam mengantisipasi dan memberantas kejahatan terorisme saat ini masih dibatasi undang-undang yang berlaku saat ini karena dalam menjalankan tugasnya TNI Polri tidak bisa melakukan tidakan apa-apa jika seseorang baru dinyatakan terindikasi akan melakukan tindakan terorisme.

“Indikasinya sudah ada misalnya si A dan si B semua garak-geriknya sudah ada catatannya baik TNI Polri kan mempunyai catatan itu,tetapi seperti apa yang dikatakan Menkopolhukam tadi bahwa undang-undang kita melarang kita langsung menangkap orang yang masih diindikasikan jadi kita tidak bisa berbuat apa, kita harus menunggu dulu dia beraksi dan melakukan tindakan terorisme baru kita tangkap” tutup Jenderal Dua Bintang ini.

(ELVIS)

You must be logged in to post a comment Login