Sat Pol PP Lakukukan Penertipan 84 Bagunan di Lokasi Pameran Kayuwatu

Filed under: Berita Utama,Pemerintahan,Top News |

UPHOTO_20170811_182023Swaramanadonews.com, Manado- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi Sulawesi Utara melakukan penertiban 84 Bangunan masyarakat yang berada di Kelurahan Kairagi II, Lingkungan V Kecamatan Mapanget (Lokasi Tanah Pameran Kayuwatu-reed) dengan luas ± 192.000 m²
Terkait hal ini Kepala Sat Pol PP Provinsi Sulut Drs. Edison Humiang MSi yang ditemui Swaramanadonews.com, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara Jumat, (11/08/2017) menyampaikan berdasarkan Surat Sekertaris Daerah Provinsi Sulut Nomor 180/1441/sekr-Ro.Hukum tanggal 18 mei 2017 perihal pengosongan dan membongkar sendiri bagunan tanpa ijin yang ditempati serta membersikan lokasi/areal yang ada.
“Jadi terkait lahan yang di Kairagi itu adalah milik Pemerintah Daerah dan terkait surat-suratnya itu ada di Biro Hukum dan Biro Infrastruktur, sedangkan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Permendagri no. 54 tahun 2011 dalam rangka pengamanan aset Daerah melaluinya dengan tahan-tahapan Sebagai berikut yaitu surat peringatan pertama, kedua dan ketiga nah ini sudah dilakukan dan telah ditanda tangani oleh Pak Sekprov” jelas Humiang.

Mantan Sekot Bitung ini juga menambahkan bahwa setelah dilakukan Somasi I Ke II dan III kepada warga diterbitkan lagi surat pengosongan lahan dan itu sudah disampaikan bagi para pihak yang ada ditempat itu, jelas Humiang.

“Pada saat melakukan penertiban kami juga memberikan pengumuman kami tetap memberikan kesempatan kepada mereka yang menghuni lokasi itu untuk segera mengosongkan tempat itu, dan saya juga sampaikan waktu itu kalau mereka merasa bahwa ini adalah kepunyaan mereka silahkan tempu jalur Hukum” tutur Humiang.
“Kemudian mereka minta untuk dapat dilakukan negosiasi, namun saya katakan bukan dengan saya kalau ingin melakukan Negosiasi karena bagi kami surat perintah pimpinan, surat perintah Gubernur yang ditanda tangani oleh Sekertaris Daerah Provinsi kepada Satuan Polisi Pamong Praja adalah perintah untuk melakukan penertipan namun bukan eksekusi, sekali lagi saya katakan Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan eksekusi tapi penertipan lahan pemerintah daerah atau Aset Pemerintah Daerah yang diduduki oleh masyarakat” Kata Humiang.

“Dan pada saat itu saya perintakan untuk segera dilakukan penertipan, dan puji Tuhan Syukur aham dulila semua berjalan sesuai aturan yang ada” tambah Humiang
Seperti diketahui Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan Satpol  PP  yang  mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan   kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. (Elvis)

You must be logged in to post a comment Login