DPRD Manado Ingatkan Pengusaha Wajib Taat Aturan Soal Pajak dan Retribusi Daerah

Filed under: Bitung,Manado |

 

benny parasan,anggota komisi b dprd manado. (foto ist)

benny parasan,anggota komisi b dprd manado. (foto ist)

 

Parasan:Rumah Makan Afisha Bakal Berurusan Dengan Hukum

Swaramanadonews.com- Menjelang akhir Tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) kota Manado terus melakukan pengawasan terhadap Pajak dan Retribusi daerah bagi para usahawan yang berinvestasi di Manado.

Tak tanggung-tanggung lagi pengawasan ini hanya semata untuk mendongkarak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi mereka yang bergelut dibidang usaha Rumah Makan/Restoran, Hiburan Malam dan usaha Parkiran serta lainnya.

“Kami Komisi B membidangi Ekonomi Keuangan merupakan tugas dan tanggung jawab untuk melihat langsung setiap perkembangan usaha yang ada, termasuk didalamnya masalah penyetoran pajak dan retribusi daerah. Ini sudah menjadi kewajiban sesuai dengan aturan dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia,”jelas Benny Parasan,SH MH selaku anggota komisi B dihadapan sejumlah wartawan, Rabu (13/9) Sore tadi.

Parasan menjelaskan semua pengusaha boleh berinvestasi, namun harus menaati ketentuan serta aturan main yang berlaku siapa pun itu. Walaupun anak seorang pejabat sekalipun jika ingin membuka usahanya wajib mematuhi ketentuan dan aturan.

“Jangankan masyarakat biasa, anak pejabatpun harus tunduk patuh serta komitmen pada jalur koridor aturan main. Contoh saja, Rumah Makan (RM) Afisha saja kita sikat sebab mereka tidak transparan soal penyetoran pajak. Padahal keuntungan per hari Afisha itu sebesar Rp. 70 juta,namun hanya menyetor pajak sebesar RP 35 juta. Berarti ada unsur pembohongan terhadap penyetoran pajak,”tandas Parasan.

Politisi vokal ini sangat menyayangkan pihak RM Afisha terkesan telah membohongi pemerintah lewat penyetoran pajak usaha rumah makan. Dirinya meminta aparat untuk menseriusi temuan Dewan terkait keberadaan Afisha.

suasana pengunjung rumah makan afisha. (foto ist)

suasana pengunjung rumah makan afisha. (foto ist)

“Komisi B sudah kroscek ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, ternyata data yang ada Afisha hanya menyetor Rp 35 juta. Padahal keuntungannya cukup besar melimpah ruah. Bayangkan saja per hari Rp 70 juta dikalikan 30 hari jumlahnya mencapai Rp 2,1 Miliar. Mana mungkin penyetoran pajak hanya kecil,”tutur Parasan.

Dirinya kemudian menjelaskan soal undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk didalamnnya mengatur soal besaran pajak rumah makan/restoran.

“Kewajiban pengusaha rumah makan maupun restoran menyetor pajak sebesar 10 persen.Jadi harusnya Afisha wajib menyetor 10 persen dari hasil pendapatan yang ada sebesar Rp 210 juta setiap bulan.Dengan demikian Afisha telah melanggar ketentuan UU nomor 28 tahun 2009 dan konsekwensinya akan berurusan dengan hukum,”tegas Parasan. (yudi barik)

You must be logged in to post a comment Login