DPRD Tetapkan Program Pembentukan Perda 2018 serta Pembahasan 2 Rancangan Perda Lainnya.

Filed under: Berita Utama,Mitra |
20171201022557_IMG_2190
RATAHAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara, akhirnya menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 2018 serta membicarakan dua perda lainnya. Dua rancangan perda yang dimaksud, yakni rancangan perda tentang perubahan kedua, Perda no 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Minahasa Tenggara tahun 2013-2016. Demikian juga dengan Rancangan perda tentang APBD Minahasa Tenggara TA 2018. Rapat paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD Drs Tavif Watuseke didampingi Wakil Kahterin Mokodaser, bertempat di rusang sidang DPRD, belum lama ini.
Tanggapan Bupati dalam agenda tersebut, menyampaikan terimakasih bahkan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi DPRD maupun semua jajaran Pemkab Mitra, yang sudah terlibat melakukan pembahasan yang serius.
“Ini demi Minahasa Tenggara yang lebih baik lagi dan menjadi daerah yang bagus di hari akan datang,” tutur Sumendap.
Lanjut Sumendap, berkaitan dengan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang RPJMD Minahasa Tenggara tahun 2013-2016, dengan substansi dasarnya mengalami perubahan. Sebab dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ada perubahan.
“Perubahan OPD sangat berpengaruh terhadap rencana menengah dari arah kebijakan saya, sebagai Bupati di masa kepemimpinan 5 tahun ini,” kata Sumendap.
Terkait masalah indikator angka-angka berkaitan dengan target yang belum dicapai serta target BPS dan target lainnya, menurut Sumendap disinkronkan semua, sehingga bisa melahirka perda yang disetujui oleh seluruh fraksi DPRD.
“Berkaitan dengan perda tentang APBD 2018, meski banyak dinamika tapi semua mempunyai tujuan yang sama. Seperti target APBD bidang infrastruktur kita memgalami kemajuan yang signifikan. Karena infastuktur perkampungan dan perkotaan kita sudah tinggal landas. Artinya, semua hampir selesai dan masuk pada posisi 98 persen,” terang Sumendap.
Tak hanya itu, Sumendap membeberkan bahwa RPJMD untuk empat infrastruktur sudah melampaui target atau berada diposisi 126 persen. Dimana untuk tahun ini, mulai dari Desa Bentenan sampai Suhuyon dan dari Ratatotok sampai Pangu, akan dilakukan perbaikan akses jalan. Sebab, di desa penghubung tersebut bisa menaikkan kemajuan perekonomian, pertanian, perikanan termasuk dengan pariwisata yang masuk pada target pembangunan tahun 2018.
“Saya memutuskan per 1 januari seluruh masyarakat mitra semua menjadi peserta BPJS. Dimana lansia serta hamba-hamba Tuhan juga ditata anggaran mendapat dana insentif,” bebernya.
Kendati demikian, seluruh program yang pro rakyat tersebut ditegaskan Sumendap, itu bukan karena akan ada PILKADA. Akan tetapi itu merupakan target Pemkab Mitra. Sebab, indikasinya kalau target infrastruktur tidak tercapai, rogram ini tidak akan lahir.
Demikian juga pusat perbelanjaan masyarakat, seperti pasar, dijelaskan Sumendap pembangunannya sudah rampug 90 persen. “Sisanya tinggal pasarĀ  Molompar yg sudah dianggarkan tahun 2018. Pasarana olahraga juga sudah diposisi 60-70 persen serta sarana lainnya sudah diposisi 100 persen,” sambungnya.
Diakhir sambutan, dirinya juga membeberkan berbagai pengharggaan yang telah diraih. Baik dari pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.
“Semua pengharggaan yang diterima berkat kerja keras kita bersama para jajaran serta berkat pengawasan DPRD. Sebab pengelolaan kita bukan cuma mantap tapi matang. Matang dalam hal ini semua uang yang bersumber dari APBD dapat dipertanggung jawabkan,” tukas Sumendap. (noldy)

You must be logged in to post a comment Login