Kandouw Buka Rakor Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2017

Filed under: Berita Utama,Pemerintahan,Top News |

UPHOTO_20171205_211157Swaramanadonews.com, Manado- Bertempat di Hotel Aryaduta Manado digelar Rapat Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Dana Desa Tahun anggaran 2017 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi dengan Tema: Kerja bersama menurunkan angka kemiskinan Selasa, (05/12/2017)
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw pada kesempatan ini membuka secara langsung pelaksanaan kegiatan Rakor ini.

“Aktual masalah yang kuta hadapai diakhir tahun ini baik Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota termasuk dana desa iniĀ  saya yakin itu pasti adalah masalah penyerapan, dan tanggal 15 adalah batas akhir kita memasukan Surat perintah pembayaran “ujar Kandouw dalam sambutannya.

Kesempatan itu Kandouw, juga mengatakan dari laporan yang diterima masih ada sekitar 8 Triliun dana di Sulut yang dilaporkan pada bulan november yang belum terserap termasuk dana Desa.

“Di Provinsi saja masih ada 1,3 Triliun, lalu bagaimana dengan dana tranfer daerah dan dana dari APBN itu masih ada sekitar 7 Triliun jadi jumlah keseluruan laporan pada tanggal 5 November ada sekitar 8 Triliun lebih dana yang belum terserap”

Kandouw, juga mengingatkan untuk penggunaan dana desa diharapkan para Kepala Desa melibatkan segenap stekholder termasuk para Pendamping agar dalam penyusunan SPJ dapat dilakukan dengan baik.

“Saya sudah ingatkan dan sudah bicara dengan Kajati bahkan dengan Kapolda itu sudah lama sejak bulan januari harus ada alokasi untuk sistim pengawasannya baik SDM-nya maupun Sofwere Hardwerenya dan kalau itu berjalan dengan baik kita tidak perlu merasa takut dan karena ini rapat koordinasi dan evaluasi saya berharap capaian tahun 2017 harus lebih baik dari tahun 2016 terutama presisi efektivitasnya, diawal tahun saya sudah katakan yang baik kalau penggunaan dana desa itu sustainable jangan hanya untuk tahun ini saja tapi berkelanjutan sampai tahun berikutnya” jelas Kandouw.
Pada kesempatan ini juga Kandouw, mengingatkan agar segenap pemerintah desa untuk dapat bersam-sama dapat menjaga inflasi di Sulut agar terus terjaga dengan baik terutama sembilan bahan pokok.

 

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara Drs. Royke Mewoh, DEA melalporkan Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini dimana telah melakukan koordisi antar litas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota, lembaga Yudikatif yaitu kejaksaan dan kepolisian serta lembaga pengawasan lain yaitu Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan BPKP.
“Dalam pelaksanaan kegiatan ini kami melibatkan kejaksaan, Kepolisian Inspektorat serta BPKP untuk Mengkoordinasikan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa merumuskan ulang dalam rangka pencegahan pembinaan penggunaan dana desa dan pengendalian serta konsolidasi masalah kerja dan tindak lanjut di masing-masing SKPD” tutur Mewoh.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 545 terdiri dari Para Camat, Kepala Desa, dan segenap tenaga ahkli dengan menhadirkan nara sumber dari Kepolisian, Kejaksaan, BPKP dan Inspektorat.

(Elvis)

You must be logged in to post a comment Login