PONDAAG : Penagihan Harus sesuai Perda

Filed under: Minsel |

www.swaramanadonews.com

Screenshot_2017-12-30-14-20-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minahasa selatan_Keberadaan pasar di dalam bangunan Gedung teguh bersinar menjadi sorotan Pasalnya lapak lapak pedagang yang berdiri disitu diduga dimintai sejumlah uang oleh oknum petugas Pasar yang ada di pasar Amurang.

Perlu diketahui tanggung jawab pengelolaan pasar sudah beralih dari dinas perdagangan dan pasar ke Perusahaan Daerah (PD) sejak 1 oktober 2017.

Dalam penelusuran media ini di sejumlah lapak pedagang yang ada di dalam taman teguh bersinar para pedagang diduga dipungut biaya bervariasi mulai dari 200 ribu hingga 1juta dua ratus lima puluh ribu rupiah bahkan ada yang sampai 3 Juta Rupiah.

“Saya berjualan disini dimintai uang sebesar Rp 1.250.000 akan tetapi baru saya beri uang muka sebesar Rp 500.000 dan tidak diberikan bukti penerimaan uang (Kwitansi) akan tetapi hanya di tulis di buku,untuk Rp 1.250.000 itu diluar dari pemabayaran bea perhari”ujar pedagang yang nama nya enggan dipublikasi.

Sementara itu terkait pungutan antara Rp 1.250.000 sampai dengan Rp 3.000.000 per lapak Kepala Pasar Amurang O K saat dihubungi menjelaskan” terkait pungutan itu adalah berdasarkan perda nomor 4 “jelasnya ,dan saat ditanya perda mmor 4 tahun berapa,kepala pasar Amurang tidak bisa menjawab dengan jelas justru hanya menyuruh kepala bagian lainnya untuk menjawab.

Romi Pondaag SH MH yang adalah Wakil ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan saat dikonfirmasi terkait hal ini justru menanggapi berbeda terkait hal itu menurutnya pungutan terkait lapak tersebut belum ada regulasinya

“Setau saya terkait sewa lapak itu belum ada atau belum diatur, maka itu kami minta kalau tidak sesuai aturan jangan kalau tidak ada dalam perda jangan,karena lebih dari itu pungli dan jelas melanggar hukum”ujar Pondaag kepada media ini

Ditambahkan Pondaag aturan dibuat bukan untuk memberatkan pedagang “peraturan dibuat bukan untuk memberatkan pedagang apalagi sudah ada angka angka seperti itu, makanya kami minta pemerintah harus menindak tegas itu, karna jika diluar perda itu pungli”Tutur Pondaag.(Tim redaksi)

MANADO HUT 1 simba

You must be logged in to post a comment Login