Audensi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah TBBM Pertamina Bitung Gagal Temui Kata Sepakat

Filed under: Berita Utama,Pemerintahan |

CollageMaker_20180110_212335403Swaramanadonews.com, Manado- Audensi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah TBBM (Teminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bitung yang menghadirkan segenap ahli waris saat ini terdaftar 124 orang (ahli waris Simon Tudus) dan 26 orang (ahli waris Martinus Pontoh) yang bertempat di ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (10/01/2018) tidak menemui kata sepakat.
Masing-masing pihak tetap bersikukuh bahwa meraka memiliki kuasa hukum masing-masing dan pertemuan ini hampir mempertunjukan adu jotos dan saling mebyalahakan satu dengan yang lain. Sementara pada kesempatan ini PT Pertamina tanpak terpaku tidak dapat menyampaikan sepatah katapun pada pertemuan ini.

Padahal sebelumnya Kajati Sulut M. Sinaga sudah mencoba mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan dialog dan mencari jalan Untuk mendapat kesepakatan bersama namun kegaduhan adu mulut tetap terjadi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara M. Sinaga yang ditemui saat meninggalkan tempat pertemuan mengatakan mereka (Keluarga ahkli waris-reed) harus mecari kata sepakat dulu baru permasalahannya dapat diselesaikan.
“Mereka tidak ada perdamaian dengan sendirinya mereka tidak bisa mendapatkan uang dari Pertamina, karena tidak ada kesepakatan diantara mereka” ujar Sinaga yang segera berlalu meninggalkan ruangan pertemuan.
Sebelumnya Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban dalam pemgarahannya mengatakan bahwa persoalan ini sudah memakan waktu lebih dari 10 tahun.

“Waktu saya menjadi Sekda tahun 2006 dan melakukan pertemuan dengan akhli waris PR saya adalah soal ganti rugi dan kita melaksanakannya di lantai 4 Kantor Walikota Bitung”

Lomban, juga mengatakan hal ini terus berproses dan telah dilaporkan ke Provinsi yang akhirnya Bapak Gubernur Sulut waktu S.H. Sarundajang turun tangan dan melakukan pertemuan dengan para akhli waris tahun 2017, untuk mendapatkan solusi dan hal ini terus berproses sampai akhirnya masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan berbagai persoalan.

“Pak Sarundajang pernah menunjuk Kajati Sulut waktu itu Pak Angkow yang kononnya masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Simon Tudus, dan juga mungkin keluarga Pontoh tetapi masalah ini juga tidak bisa diselesaikan dengan berbagai persoalan yang akhirnya Pak Kajati ditarik ke Pusat, kemudian ketika saya menjadi Walikota tahun 2016 saya berusaha untuk menuntaskan masalah ini sampai menghadirkan Komisi VII DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja di Kota Bitung”

Lomban, juga menambahkan kegagalan untuk mendapatkan kata sepakat dari Segenap akhli waris yang ada dikarenakan didalamya sudah disusupi provokator yang sengaja membuat kekacauan diantara keluarga.

(Elvis)

You must be logged in to post a comment Login