Setelah TAHURA Kini JAMKRIDA dan PERTAMBANGAN di Paripurnakan

Filed under: General News,Politik |

ATManado.SMNC – Setelah Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa HV Worang  telah ditetapkan menjadi Perda Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Tahura Gunung Tumpa HV Worang  di Sidang  Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara pada Jumat (2/2/2018), kini dua rancangan peraturan daerah di paripurnakan.

AT 2Jaminan Kredit Daerah dan  Pertambangan Mineral hari ini Senin (12/02) di Paripurnakan. Rapat Paripurna dengan dua Rancangan peraturan daerah yakni  Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jaminan Kredit Daerah dan  Pertambangan Mineral telah di bahas pada tingkat Panitia khusus (Pansus) dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Andrei Angouw dan para wakil ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.

Gubernur Olly Dondokambey  dalam sambutannya memberikan Apresiasi kepada Pimpinan  dan segenap Anggota Dewan karena  melalui Fraksi-Fraksi DPRD dengan penuh kesungguhan telah mengkritisi, menanggapi bahkan memberikan masukan terhadap kedua ranperda ini.

AT 3Pembentukan badan usaha milik daerah dan ranperda tentang pertambangan mineral ini diproyeksikan untuk mampu menjadi bagian dari landasan pajak yang akan mengantar kita pada percepatan pembangunan daerah yang akan menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,  pungkas Gubernur Olly.

Adapun tujuan pendirian PT Jaminan Kredit Daerah ( PT Jamkrida ) Provinsi  Sulut untuk memberikan jasa penjaminan dalam rangka pembiayaan kepada perseorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan,  dan usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK),
Sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan di sulut serta. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

AT 1Lebih lanjut Gubernur  menyampikan dengan tujuan pengelolaan pertambangan mineral daerah  yaitu, untuk menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna , berdaya saing  dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya perencanaan  dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku, mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan  mineral melalui penguasaan ilmu dan teknologi, mengembangkan pola kemitraan, memberdayakan masyarakat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah , jelas Gubernur Olly.

Rapat Paripurna nampak dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, Forkopimda Sulut dan pejabat dilingkup Pemprov Sulut. (Marthen Senduk)

You must be logged in to post a comment Login