Tak Netral, FMMB Tuntut Kandoli Dicopot

Filed under: Berita Utama,Mitra |
IMG-20180221-WA0078
Veppy Rambi Spt, selaku kordinator lapangan (Korlap) saat menyampaikan aspirasi FMMB di gedung DPRD, Mitra, Rabu (21/2/2018).
 
RATAHAN.SMNC – Forum Masyarakat Minahasa Tenggara Bersatu (FMMB) menggelar aksi demo bertempat di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra, Rabu (21/2/2018) kemarin, terkait ketidak netralan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ronald Kandoli, saat melaksanakan aksi arak-arakan bersama pendukungnya, dari kediaman (rumah pribadi) menuju kantor bupati, beberapa waktu lalu.
 
Meskipun dijaga ketat aparat baik dari POLRI, TNI serta SatPOL-PP, namun masa tetap memadati semua sisi kantor wakil rakyat tersebut dan seragam meneriakkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Kordinator lapangan Veppy Rambi Spt, yang juga menjadi orator dalam aksi damai tersebut menyayangkan ketidak netralan Ronald Kandoli. Padahal, kata Rambi, Kandoli semestinya bisa mencegah para pendukungnya untuk tidak berbuat gerakan berlebihan saat diarak menuju kantor bupati.
 
“Semestinya seorang Plt bisa meredam aksi para pengikutnya. Baik waktu diarakan dijalan apalagi di saat lingkungan Pemkab Mitra.
Mirisnya lagi, ujar Rambi, para pengikutnya menurunkan foto JS yang seharusnya tidak dilakukan yang terajdi di dalam lingkungan pemerintahan. Karena jelas beliau masih Bupati. Hanya saja, aturan menegaskan dirinya (JS) cuti sementara,” jelas Rambi.
 
Merujuk dari itu, dirinya bersama masyarakat yang simpatik dengan kejadian ini, mendesak DPRD untuk menindak lanjuti aspirasi FMBB. Sebab aroma ketidak netralan jelas sudah tercium. 
 
“Yang menjadi tuntutan kami, DPRD menindaklanjuti apa yang menajadi harapan kami, langsung merekomendasikan untuk di ganti dengan pejabat lainnya. Kemudian, kami meminta aparat kepolisian mengusut pencopotan foto JS saat itu,” jelas pria yang dikenal vokal tersebut.
Sementara, Rudy Pelealu menuturkan hal senada. Dia kembali menegaskan DPRD untuk dapat menggunakan hak mereka terhadap persoalan ini. Demikian pula dengan aparat kepolisian agar secepatnya untuk menindak pelaku penurunan foto JS. 
“Kami harapkan proses hukum di percepat agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hal ini juga menjadi bahan pelajaran bagi siapa saja yang melanggar aturan di negara ini,” tegas Pelealu.
Pelealu juga meminta Panwaslu Kabupaten, untuk dapat memporses pelanggaran arak-arakan yang meneriakkan kotak kosong di halaman kantor bupati waktu itu. “Kami mendesak Panwaslu Mitra, dapat menindak dan memproses pelanggaran yang dilakukan saat arak-arakan tersebut,” ketus Pelealu.
 
Ketua Dewan Mitra, Drs Tavif Watuseke yang menerima masa pendemo memastikan pihak DPRD  menindaklanjuti aspirasi dari FMMB. “Yang pertama kami akan paripurna hak angket kemudian dari hasil itu, kami akan merekomendasikan ke provinsi untuk ditindaklanjuti,” kata Watuseke dihadapan masa bahkan wartawan yang melakukan peliputan.
 
Dari pihak Panwaslu, Dolly Van Gobel yang membidangi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) berjanji akan segera memproses laporan yang masuk, tentunya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
 
“Kami akan proses laporan dari masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” jelas Gobel.
 
Diketahui, saat masa melakukan demo dan menyampaikan tuntutan, Plt Bupati Ronald Kandoli, sedang berada di luar daerah mengikuti kegiatan dinas. (noldy)
 

 

You must be logged in to post a comment Login