DPRD Sulut Apreseasi LKPJ Dan Kinerja Gubernur

Filed under: Advetorial,Berita Utama,General News,Pemerintahan,Politik |

LKPJ 1Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara pagi ini Jumat (27/4-2018) jam 10 pagi, mengelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengambilan Keputusan  DPRD Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Gubernur 2017 yang berlangsung di ruang rapat paripurna  Gedung DPRD Sulut

Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengambilan Keputusan  DPRD Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Gubernur 2017 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Andrei Angouw memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Steven Kandou dalam LKPJ tahun anggaran 2017.

Ketua panitai khusus (Pansus) Ferdinand Mewengkang membacakan pendapat pansus atas LKPJ serta memberikan apreseasi karena pemerintah Sulawesi Utara mampu mengoptimalkan pengelolaan pendapatan Sulut tahun 2017, pansus meninilai Pemprov berhasil bahkan melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya. Terbukti, Pemprov Sulut mampu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2017, PAD Sulut sebesar Rp 1.146.694.267.559 meningkat dari Rp. 981.071.815.882 pada tahun 2016.

Pemprov Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 2.508.041.622.193 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 77.185.233.000 sehingga secara keseluruhan total pendapatan daerah sebesar Rp. 3.731.919.122.752.

Adapun materi pembahasan da

lan rapat paripurna istimewa tersebut, selain membahas pengelolaan pendapatan daera juga membahas materi LKPJ Gubernur Sulut yang diserahkan ke DPRD.

LKPJ 4Ada lima hal pokok seperti kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Pansus LKPJ memberikan rekomendasi kepada Pemprov Sulut tentang masalah lingkungan di Sulut dan Pihak Pansus mengusulkan agar pemerintah terus melakukan penyelamatan lingkungan,Termasuk menetralisir bantaran-bantaran sungai yang ada di Sulut.

Ketua pansus menyampaikan untuk perlu adanya reboisasi penanaman kembali demi pelestarian hutan dan lingkungan serta penyediaan kebutuhan pertanian.

DPRD mengingatkan Pemerintah agar menjaga sirkulasi perdagangan pupuk bagi petani untuk yang berdampak pada produksi hasil pertanian.

Rekomendasi untuk Badan Penghubung  Jakarta,Pansus mengharapkan agar dalam perencanaan anggaran harus disesuaikan dengan standarisasi wilayah ibukota Negara, terk

LKPJ 3

ait  tunjangan Aparatur Sipil Negara(ASN) untuk menyesuaikan dengan tunjangan kemahalan yang berlaku di Propinsi DKI Jakarta.

Mewengkang juga meminta Pemprov Sulut untuk segera memperbaiki ruas jalan Provinsi yang rusak agar akses jalan tersebut bisa dinikmati masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Untuk Persoalan batas wilayah di Sulut,  Mewengkang meminta Pemprov Sulut segera menuntaskan penyelesaian masalah tapal batas wilayah Sulut karena dengan adanya penegasan batas daerah akan mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik aspek yuridis maupun fisik di lapangan.

DPRD menyambut baik program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Propinsi Sulut diantaranya,  berjalannya fungsi dan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai   wakil pemerintah pusat di daerah melalui  rapat  kerja dan rapat koo

rdinasi dengan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara benar serta pembinaan kepada kepegawaian.  untuk urusan pemerintahan secara umum, pansus berpendapat  terjadi peningkatan kualitas hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sepanjang tahun 2017.

Pansus LKPJ menyatakan, penyelenggaraan kepemerintahan Sulut telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Andrei Angouw, Ketua DPRD Sulut, yang memimpin Rapat Paripurna tersebut, menyampaikan terima kasih dan memberikan apreseasi kepada DPRD terlebih Pansus LKPJ Gubernur tahun 2017 yang telah bekerja keras selama ini mulai  dari pembahasan sampai

LKPJ 2

melakukan kunjungan lapangan terkait laporan kinerja tahun 2017. Ini bisa terjadi berkat sinergitas  yang baik antara DPRD dan pemerintah Propinsi Sulut yang sangat responsif  membantu tugas lembaga

legislatif dalam hal pengawasan.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih untuk setiap masukan dari pihak DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017.

Olly Dondokambey percaya, semua  rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian pemikiran yang matang dan komprehensif serta terus memacu laju gerak roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi semakin optimal dan solutif menjawab harapan dan keinginan rakyat.

Gubernur Olly juga menjelaskan untuk LKPJ tahun 2017 yang telah disampaikannya memuat sejumlah substansi diantaranya arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Olly berharap setiap rekomendasi

LKPJ

yang disampaikan oleh pihak DPRD dapat memenuhi ciri rekomendasi yang konstruktif, antara lain :  diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik, ditujukan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dan dapat dilaksanakan dengan biaya yang memadai, Gubernur Olly memastikan akan menindaklanjuti setiap catatan dan masukan yang disampaikan oleh Pansus LKPJ DPRD Sulut.

Pada penghujung sambutannya Olly mengajak segenap stakeholders terutama Perangkat Daerah,Biro, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk bersama-sama merespon cepat dan tepat berbagai rekomendasi ini, dengan melakukan perbaikan dan pembaharuan sebagaimana mestinya. (Aten’S)

You must be logged in to post a comment Login