DPRD SULUT Sahkan Perda Pajak Dan Perda Retribusi Daerah

Filed under: Advetorial,Berita Utama,General News,Pemerintahan,Politik |

Manado.SMNC – Dua  Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sulawesi Utara di sahkan menjadi  PeraturanDaerah (Perda) melalui Rapat Paripurna penyampaian laporan akhir Pansus DPRD Sulut yang dipimpin ketua DPRD Andrei Angouw Jumat (27/4-2018).

Dalam penyampaian laporan, Ketua Pansus Noldy Lamalo menjelaskan tentang  hasil pembahasan  ranperda perubahan Perda Pajak daerah serta memberikan apresiasi atas responsif setiap SKPD yang bersama-sama Pansus membahas  Ranperda  hingga berjalan dengan baik sehingga bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua pansus dalam laporannya mengatakan, sejumlah  revisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah telah terjadi peningkatan pajak daerah sebesar 7,5 persen.

Perda

Pajak daerah yang merupakan primadona penerimaan daerah memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan  serta membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam meningkatkan pelayanan serta kemandirian daerah sehingga direspon serius oleh DPRD Propinsi Sulawesi Utara lewat pembentukan Panitia Khusus.

Ada beberapa perubahan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara antara lain  nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah tahap satu ketentuan umum pasal I angka 6, pasal  7 ayat 1 huruf  B tentang pajak progresif, Pasal 12 ayat 3,4 dan 5 yang mengatur tentang kendaraan baru dan lama serta pelaporan fiskal  mutasi kendaraan, maupun perubahan fungsi kendaraan, pasal 13 A ayat 1 tentang ketentuan bagi kendaraan berat maupun kendaraan atas air, Pasal 19 ayat 1 tarif bea balik nama kendaraan bermotor, pasal 23, Pasal 25 tentang kepemilikan kendaraan bagi instansi pemerintah serta kendaraan luar daerah, P

asal  31 dan 32 tentang pajak pembelian bahan bakar oleh pihakindustri, pertambangan dan lain sebagainya, serta pasal 73 tentang penghapusan piutang pajak.

Sekretaris Pansus  Marvel Makagansa  dalam laporan tentang perubahan kedua,  atas peraturan daerah propinsi Sulawesi Utara nomor  1 tahun2012 tentang pajak dan retribusi daerah  yang mengacu pada delapan landasan yang menjadi dasar hukum  sehingga hasil pembahasan isi ranperda tersebut terjadi perubahan sejumlah pasal diantaranya pasal 12 struktur dan besaran tarif retribusi Kesehatan, pasal 17 obyek retribusi yang meliputi pemakaian tanah, bangunan, sumber daya mineral, laboratorium dan lain-lain.

Pansus berharap agar Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah propinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2012 dapat

Pansus

memberi kontribusi bagi daerah serta memberi manfaat yang besar dari segi pendapatan  maupun masyarakat darisegi pemanfaatannya.

Sambutan   Gubernur Sulawesi Utara yang di wakili Wagub Steven Kandou, memberikan apresiasi  kepada DPRD Sulut, karena  melalui pansus yang telah berkomitmen serta bekerjasama dalam merampungkan  penyususnan kedua ranperda tersebut.

Kandouw menyampaikan DPRD sebagai lembaga yang terhormat ini telah menghasilkan perda perubahan kedua atas peraturan daerah Propinsi Sulawesi Utara nomor 7 tahun 2011 dan perubahan kedua atas  daerah propinsi Sulawesi otara nomor 1 tahun 2012, tentang pajak dan retribusi.

Lebih lanjut Kandouw mengungkapkan Pemerintah akan berupaya agar pendapatan daerah semakin mengalami peningkatan dan berharap DPRD terus mengawal serta memberikan masukan sehingga apa yang dihasilkan ini untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pelayanan kepada masyarakat.(Aten’S)

You must be logged in to post a comment Login