DPRD Sulut Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI dan WTP

Filed under: Advetorial,General News,Pemerintahan,Politik |

A1Manado.SMNC –  Rapat Paripurna DPRD Sulut, pagi tadi Selasa (5/6/2018) di laksanakan dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI atas APBD 2017, serta penyerahan  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.

Ketua BPK RI Dr.Harry Azhar Azis, MA menjelaskan, WTP yang ditetapkan BPK RI untuk Sulut karena adanya sinergi antara Pemprov Sulut dan BPK RI.

A5

Namun demikian masih ada catatan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana pemerintahan daerah ada kewenangan provinsi yang belum dijalankan sepenuhnya.
“Yaitu terkait asset, Wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI selambatnya 60 hari, jika lewat 60 bisa masuk ranah hukum,” tutur Azis.

A2

Azis pun berujar bahwa BPK siap diundang rapat oleh DPRD “apabila diperlukan dalam rapat untuk meminta lebih jauh terkait hasil BPK, dengan senang hati menghadirinya,” ujar dia.

Lebih jauh dikatakan Ketua BPK RI ini, pencapaian WTP memang penting, namun itu bukanlah tujuan akhir.

A5

“Peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ini indikator kemakmuran,” ucapnya, Dirinya pun memberikan apresiasi terkait capaian peningkatan ekonomi di Daerah Nyiur Melambai ini. “Data BPS menunjukan peningkatan di Provinsi Sulut 6,68 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Itu luar biasa,” ujar Azis.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, SE, sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Sulawesi Utara serta terus  menghimbau untuk terus menjalin  koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif demi kemajuan Provinsi Sulut mencapai kesejahteraan rakyat.

A8

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas LHP BPK RI, “terima kasih kepada BPK atas hasil LHP. Dan tentu saja menjadi semakin berarti bagi setiap SKPD untuk menjadi semakin transparan dalam pengelolaan anggaran,” kata Gubernur.
Dan terkait kesiapan BPK RI hadir bila diundang rapat oleh DPRD Sulut terkait sistem penilaian BPK, menurut Gubernur adalah terobosan baru dari BPK dan Legislatif.

A3

Dalam sambutannya Gubernur mengakui bila sumber pengelolaan keuangan daerah masih terbatas, “Untuk itu, seluruh jajaran pemprov tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Memang di beberapa SKPD masih ada yang perlu didalami lebih jauh,” tandas Gubernur.

A4

Adapun penyerahan opini WTP turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. (Aten’S)

You must be logged in to post a comment Login