Penempatan Caleg DPR RI Menggunakan Ketentuan Parliamentary Threshold Suara Minimal 4 % Suara

Filed under: Berita Utama,General News,Pemerintahan,Politik |

20180722_203803Swaramanadonews.com, Manado - Penentuan kursi bagi partai politik untuk menempatkan calon legislatifnya sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, secara nasional saat ini menggunakan ketentuan Parliamentary Threshold dengan suara minimal sebesar empat persen, demikian yang disampaikan Johnny Alexander Suak yang adalah Staf Khusus Gubernur Bidang Kajian Strategis dan KABID Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa KesbangPol Sulut yang sekaligus merupakan Direktur (EMC SULUT) Electoral Management and Constitution kepada swaramanadonews.com Minggu, (22/07/2018).

Menurut Suak, dalam ketentuan ini diatur batas suara minimal partai politik untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi bagi partai politik. Sesuai dengan Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4 persen dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4 persen suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di Parlemen.

“Sesuai dengan peraturan, parliamentary threshold ditetapkan empat persen secara nasional untuk DPR RI,” tuturnya.

Data terhimpun, melalui ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pansus tidak ingin memberikan kesempatan berkembangnya partai lokal yang dapat menimbulkan masalah disintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terangnya.

Suak, juga mengatakan penerapan Parliamentary Threshold dengan suara minimal 4 persen suara sah nasional ini tentu akan menjadi beban berat bagi partai politik, khususnya partai politik baru yang sedang giat memulai pergerakannya. Karena untuk pemilu kali ini akan diikuti oleh sejumlah nama partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Berkarya.

“Dalam perkembangannya, sebenarnya Parliamentary threshold ini sudah diperkenalkan pertama kali pada Pemilihan Umum 2009. Diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR” beber Suak

“Selanjutnya pada pemilu tahun 2014, Undang-undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang menetapkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5 persen” Ujar Direktur (EMC Sulut ini. )

Johnny Suak, yang juga Staf Khusus Gubernur Sulut Olly Dondokambey ini juga mengatakan Terakhir, Undang-undang Pemilu tersebut diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dan ketentuan ambang batas kembali dinaikkan menjadi 4 persen dari suara sah nasional. Aturan inilah yang saat ini dipakai oleh KPU dalam pemilu 2019 untuk menempatkan calon legislatif di kursi DPR RI.

(Elvis)

You must be logged in to post a comment Login