Investigasi Pelanggaran di Talaud Minggu ini Pemprov Laporkan ke Depdagri

Filed under: Berita Utama,General News,Pemerintahan |

IMG-20180804-WA0004Swaramanadonews.com, Manado- Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip (SWM) yang diduga sewenang-wenang memberhentikan dan mengganti sedikitnya 326 pejabat usai Pilkada Serentak menyebabkan ratusan ASN Pemkab Talaud yang telah dicopot ramai-ramai mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara, terkait hal ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, yang diminta tanggapannya  mengatakan Tim dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah turun ke Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan investigasi terkait permasalahan ini.

“Surat dari Depdagri meminta kita untuk melakukan evaluasi dan saat ini saya sudah kirim tim inspektorat dan BKD, ke Talaud untuk melakukan investigasi paling lambat satu minggu ini sudah ada hasil nya” terang Dondokambey pada sejumlah wartawan yang mencegatnya di Loby Kantor Gubernur akhir pekan lalu.

Menurut Dondokambey, apa yang dilakukan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip yang melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 serta tidak memperdulikan Surat yang dikeluarkan Kemendagri tentu mempunyai dampak bagi jabatannya sebagai bupati karena itu tim dari pemprov Sulut melakukan investigasi apakah yang dilakukan Bupati itu benar datanya.

“Dasar investigasi ini yang akan kita laporkan kepada Depdagri selanjutnya Depdagri yang akan menilai apakah betul dia (Bupati SWM-reed) telah melakukan pelanggaran atau tidak, sama seperti yang pernah dia lakukan beberapa waktu yang lalu” terang Dondokambey.

Untuk diketahui dengan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 22 September 2016 telah menandatangani Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri itu ditegaskan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(Elvis)

You must be logged in to post a comment Login