Disnakertrans Sulut Sampaikan Mekanisme Bagi Naker Yang Ditimpa PKH

Filed under: Berita Utama,General News,Pemerintahan |

IMG_20181007_164242Swaramanadonews.com, Manado- “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menandakan hubungan kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja itu sendiri tidak lagi harmonis yang akhirnya bermuara pada PHK, namun lebih lagi pengenaan PHK ini harus diuji kenapa harus terjadi PHK dan yang berhak untuk menguji kenapa seseorang itu dikenakan PHK adalah Mediator Hubungan Industrial dan mereka adanya di Disnakertras Kabupaten/Kota” Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara, Erny Tumundo, melalui Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Sandy Kaunang SH, kepada Swaramanadonews.com, akhir pekan lalu di ruang kerjanya.

“Kewenangannya ada disana kecuali bagi Disnakertras Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai petugas Mediatornya maka kasus itu dapat di bawa ke Disnakertras yang ada di Provinsi, setelah mereka dipertemukan untuk mencari win-win solution, Apabila dalam perundingan tripartit terjadi kesepakatan antara pekerja dan perusahan maka di buatkan PB (perjanjian bersama) dan sebagai bentuk tanggung jawab hukum mediator apabila kedua belah pihak tidak ada jalan keluar dan bertahan pada sikap masing-masing, maka anjuranlah yg menjadi penuntun bagi para pihak untuk mengajukan permasalahan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)” terang Kaunang.

Terkait PHK dan Risign 13 Tenaga Kerja (Naker) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) sementara berproses dan Sebagai lanjutan atas nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Sulut, yang di berikan pada pihak BPR CCI, maka telah dilakukan klarifikasi terkait permasalahan ketenagakerjaan

“Mereka memang sudah terbukti mengajukan Risign dari perusahaan dan untuk pihak Naker, lewat bidang pengawasan tetap akan menetapkan hak tenaga kerja yang menjadi kewajibanya khususnya kepada sdr Rudi atas akibat tidak terpenuhinya norma kerja” jelas Kaunang
Kaunang juga menambahkan, Selama ini dari Bidwas (Bidang Pengawasan) Provinsi sudah 3 kali perusahan melakukan komunikasi konfirmasi klarifikasi dan kooperatif dalam menindak lanjuti undangan ataupun panggilan dan pihak perusahan telah menyampaikan dokumen-dokumen ketenagakerjaanya, jadi sebelum kasus ini akan ditingkatkan maka terlebih dahulu akan di ekpose atau gelar untuk menentukan apakah terdapat kejahatan di bidang ketenagakerjaan ataukah pelanggaran karena kedua hal ini sangatlah berbeda bentuk sangsi maupun akibat hukumnya.
“Himbauan saya kepada tenaga kerja untuk jangan kwatir karna semua permasalahan sudah ada mekanisme pengurusanya dan ada petugasnya yang menangani secara provesional. Sepanjang hak pekerja itu ada, maka tetap akan ditemukan asalkan tidak ada atau belum pernah diperjanjikan lain” ujar Kaunang.

(Elvis)

You must be logged in to post a comment Login