Bupati Ajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dalam Rapat Paripurna Penyampaian KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019

Filed under: Advetorial,Berita Utama,Minahasa |

FB_IMG_1541383439571Tondano:Swaramanadonews.com:Pemerintah Kabupaten Minahasa mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna Penyampaian KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu. 7 November 2018, di Kantor DPRD Kab. Minahasa.

Rapat yang di pimpin oleh Ketua DPRD James Rawung SH didampingi wakil ketau Ivone Andries dan Ventje Mawuntu ini Dihadiri Bupati Minahasa Ir. Royke O. Roring, M.Si, (ROR)Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, (RD) Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Minahasa Dr. Denny Mangala, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Minahasa Dr. S. W. Siagian, MA, Kapolsek Toulimambot, Danramil Tondano Pelda Jhony Bura, Anggota DPRD, Jajaran Pemerintah Kab. Minahasa, dan Camat se- Kab. Minahasa.

IMG-20181108-WA0018

Dalam sambutannya Bupati Minahasa ROR Mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Maha Besar Tuhan karena atas berkatNya kita semua dapat terkumpul di tempat ini. ROR juga memberikan Apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dan kerjasama dengan pemerintah Minahasa dalam membangun Kabupaten Minahasa.

Sebelum masuk dalam isi dari sambutan beliau menyampaikan nota pengantar KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 yaitu berdasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Republi Indonesia No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Pasal 8 Ayat 4 yang secara khusus mengatur bahwa dalam hal daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2018 dan/atau tahun 2019 maka penyusunan RKPD tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 memperhatikan Visi, Misi dan program kepala daerah terpilih.

IMG-20181108-WA0019

“Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat kami sampaikan bahwa KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 ini berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional serta undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan urus penunjang,” paparnya.

IMG-20181108-WA0014RKPD Minahasa Tahun 2019 ini dalam penyusunan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi pembangunan yang digaris dalam RPJMN 2015-2019. RKPD ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Prov. Sulawesi Utara Tahun 2015-2019. RPMJD Kab. Minahasa memiliki tema Sesuai visi kami yakni mewujudkan minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera.

IMG-20181108-WA0013

“Selanjutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan, yang akan mendasari gerak langkah pemerintah Kab. Minahasa selama periode 2019,” kata ROR.(Jim).Advertorial

You must be logged in to post a comment Login