4 PROYEK PSPLP SULUT BERBANDROL MILIARAN RUPIAH MOLOR DARI WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Filed under: Berita Utama,Bolmong Raya,Bolsel,Tomohon |

20181226_162551Swaramanadonews.com-Proyek APBN Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya,Satuan kerja PSPLP (pengembangan sistem penyehatan lingkungan pemukiman) tahun 2018 dipastikan molor dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang tertuang dalam kontrak kerja,proyek tersebut adalah ;

Proyek peningkatan TPA Kota Bitung yang dikerjakan PT.Nur Tsarwah dengan anggaran Rp.6.258.400.000,hingga saat ini Rabu,26/12/2018 pekerjaan dilokasi terlihat baru 70% sementara batas waktu pelaksanaan sudah lewat sementara pemasangan geotekstil dan geomembrant belum selesai

Proyek pembangunan IPLT Tomohon yang dikerjakan oleh PT.Tashida Sejahtera Perkasa dengan anggaran Rp 4.895.000.000,batas waktu pelaksanaan pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak kerja namun progress dilokasi hingga kamis,22/12/2018 pekerjaan baru 80%,pekerjaan talud,jalan paving,serta pos jaga terlihat belum selesai

Proyek pembangunan drainase lingkungan di Minahasa Utara yang dikerjakan oleh PT.Amri Margatama Capital dengan anggaran Rp.2.211.800.000,hingga saat ini belum selesai dikerjakan diduga pekerjaan progres baru 80%

Proyek Optimalisasi TPA Kabupaten Bolaang mongondouw Utara yang dikerjakan oleh PT.Lintas Bhakti Nusantara dengan anggaran Rp.1.150.000.000,pekerjaan pembuatan talud hingga saat ini belum selesai sementara waktu pekerjaan telah lewat,diperkirakan progres kerja baru 75%

Jika mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dalam Perpres tersebut terdapat pasal yang memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari

Namun pada pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 20181226_162359yang menyatakan bahwa:
PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan

Dan bukan hanya itu pelaksana juga akan dikenakan denda dengan hitungan satu permil dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan pepres nomor 16 tahun 2018.

Aktifis anti korupsi dan pemerhati pembangunan Sevri Nelwan menanggapi Kinerja Kontraktor pelaksana dan PPK,menurutnya keterlambatan pekerjaan dapat mengakibatkan kelalaian dalam pekerjaan seperti kekurangan volume atau pekerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi teknis

Hal ini nantinya harus di sikapi oleh institusi yang berwenang,inspektorat,BPK dan penegak hukum,karena hemat saya dalam kondisi seperti ini bisa saja diduga terjadi permainan manipulasi data administrasi yang dilakukan antara oknum PPK dan Kontraktor seperti pencairan dana sudah 100% sementara pekerjaan belum selesai atau alasan lainnya seperti revisi pekerjaan atau anggaran,jelasnya…(tim)

You must be logged in to post a comment Login