Silangen Pimpinan Rakornis Penyusunan Laporan Keuangan Diknas SMA dan SMK

Filed under: Berita Utama,General News,Pemerintahan |

IMG_20190111_190352Swaramanadonews.com, Manado- Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen, SE MA mengatakan sedang menyusun draft Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjawab berbagai permasalahan Sekolah seperti kekurangan Guru dan PNS serta Tenaga Honor.

Hal ini disampaikan Silangen yang ditemui Swaramanadonews.com Jumat (11/01/2019) usai memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Laporan Keuangan T.A 2018 Pada Dinas Pendidikan Daerah dan SMA/SMK/SLB Provinsi Sulawesi Utara.

“Untuk dana BOS tadi saya sudah sampaikan agar itu dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan jika ada oknum yang mengambil kesempatan atau mempersulit itu dapat dilaporkan kepada kami dan kalau itu kesalahan yang dibuat-buat tentu akan ada sangsi ” tutur Silangen pada kesempatan ini.
Silangen juga mengatakan telah memberikan penekanan kepada segenap Kepala Sekolah agar memperhatikan tanggung jawab pengelolaan keuangan karena akan mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya yang akan di audit oleh BPK,

“Saya sampaikan agar menyiapkan dokumen SPJ yang lengkap tanpa direkayasa dan mempersiapkan dokumen aset-aset yang dibeli tahun 2018 dan aset-aset yang sudah dicatat di sekolah masing-masing” tutur Silangen.

“Kita sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur, untuk mengisi kekosongan guru-guru, terutama bagi mereka yang memiliki spesifikasi tertentu untuk dapat mengajar di sekolah-sekolah dalam dalam Pergub ini mengatur nilai uang yang harus diterima oleh guru yang bersangkutan sesuai jam kerja dia mengajar” terangnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Grammy Kawatu di tempat yang sama mengatakan bahwa untuk SMA dan SMK mengolah Dana BOS serta DAK yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasi ini menjadi evaluasi kami (Badan Keuangan dan Aset Daerah-reed).

“Ini yang kita minta kepada Kepala-kepala sekolah laporannya baik secara triwulan atau perhari untuk di cek pengeluaran dari Januari sampai 31 Desember 2018 dan saya sudah memberikan dateline sampai tanggal 17 Januari harus sudah selesai, hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada pencatatan ganda” urai Kawatu.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Utara dr. Grace Punuh dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Femmy Suluh.

(Elvis)

You must be logged in to post a comment Login