Caleg, ASN, Aparatur Desa “Kumabal”, Longkutoy : Kami Siap Proses

Filed under: Berita Utama,Mitra |

FB_IMG_1552716754886

 

Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara, Drs Djouby Longkutoy 

RATAHAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara. Rupanya tak main-main dalam menindaki pelanggaran pemilu yang dilakukan. Baik Aparatur Sipil Negara (ASN)  Perangkat Desa maupun Peserta Pemilu (Caleg) yang tidak mengindahkan aturan Kepemiluan. Faktanya, sampai saat ini, Bawaslu Minahasa Tenggara sudah memproses beberapa kasus.

Diantaranya ASN dan Penjabat hukum tua yang diduga melakukan pelanggaran kepemiluan. “Memang ada laporan dugaan pelanggaran yang tembus ke meja kami. Akan tetapi setelah ditindaklanjuti melalui tim Gakumdu itu tidak memenuhi unsur,” kata ketua Bawaslu Mitra, Djouby Longkutoy selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (DP3S).

Menurut Longkutoy, dugaan pelanggaran sangat rentan terjadi saat ini. Apalagi, tinggal sebulan lagi moment pesta demokrasi bagi bangsa ini akan dihelat.

“Dugaan pelanggaran sangat rentan dilakukan oleh ASN, Aparat dan Perangkat Desa termasuk yang rawan adalah peserta Pemilu (Caleg). Itu yang menjadi sorotan pengawasan kami,” terangnya.

Jadi, dalam hal ini dia kembali mengingatkan bagi para Caleg, ASN, Aparatur Desa sampai perangkat. Untuk tidak membuat pelanggaran apalagi itu dilakukan secara sengaja. “Kalau kami dapati dugaan pelanggaran pasti kami akan proses. Sebab jauh-jauh sebelumnya, kami sudah berupaya melakukan sosialisasi,” tegas Longkotoy. Dalam melakukan pengawasan, Longkutoy mengaku selalu mengintruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan untuk melakukan pengawasan melekat. Ini dimaksudkan, apabila ada temuan ataupun laporan langsung diketahui oleh jajaran kami dibawahnya.

“Sehingga laporan atau temuan tersebut langsung diproses sesuai dengan mekanisme. Dimana dugaan pelanggaran tersebut akan diproses dan diplenokan oleh Panwaslucam. Dan apabila ditemui dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka dlm waktu 1×24 jam, langsung diteruskan ke Bawaslu Kabupaten, ” pungkas Longkutoy, sembari mengingatkan bagi Panwaslu Kecamatan agar tidak mengabaikan pengawasan terkait DPT. (noldy)

You must be logged in to post a comment Login