Erens Kereh Sosialisasikan Perda Tentang Sistem Penerimaan Pajak Secara Elektronik

Filed under: Berita Utama,Olah Raga,Politik,Tomohon,Uncategorized |

20190325_133222

Anggota DPRD Kota Tomohon Erens Kereh saat memberikan sambutan. Foto// adi pontoan// SMNC

SwaraManadoNews.com|| Sekretariat DPRD kota Tomohon menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Secara Elektronik untuk Kelurahan kinilow dan kinilow satu. Senin (25/03/2019), di Alang-alang Resto Kakaskasen. Kegiatan ini dibuka oleh sekretaris DPRD yang diwakili oleh kepala bagian Umun Stenly Mokorimban.SH.

Sementara itu, Mokorimban mengatakan dengan diterbitkan perda ini diharapkan implementasi terhadap sistim penerimaan pajal daerah secara elektronik dapat diwujudkan dan ini terus disosialisasikan karena Perda ini merupakan landasan hukum yang memuat tatacara sampai dengan sangsi denda maupun pidana.

Narasumber dalam kegiatan, anggota DPRD Erens Kereh dan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mewakili kaban keuangan kepala seksi perencanaan dan penetapan pajak retribusi daerah Ibu Joice Syulastri

Selanjutnya, Kereh saat memberikan sambutan mengatakan, Tujuan dari Perda Ini adalah pertama. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, Kedua meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan, Ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah, dan Keempat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

“Untuk jenis pajak yang diatur dalam peraturan d1aerah ini meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB, dan BPHTB”, Jelas Kereh

Proses suatu perda, kata Kereh, sejak perencanaan sampai dengan penetapan dimana sudah melalui berbagai pembahasan, konsultasi, studi banding, konsultasi publik sampai dengan fasilitasi dan evaluasi ke provinsi sebelum ditetapkan pimpinan DPRD.
(adi pontoan)

You must be logged in to post a comment Login