Melonda: Memasuki Massa Tenang Pers Tidak Diperkenankan Membuat Iklan dan Informasi Bermakna Kampanye

Filed under: Berita Utama,General News,Pemerintahan |

IMG_20190415_220423Swaramanadonews.com, Manado- Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara digelar kegiatan Kemitraan Dengan Media Massa dengan tema Netralitas Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pemilu 2019, Senin (15/04/2019).

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda MPd dalam pemaparannya mengatakan bagi Bawaslu Pers diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik terkait teknis penyelenggaraan Pemilu serta Teknis Pengawasan Pemilu oleh masyarakat serta dapat memberikan informasi kepada Bawaslu terkait teknis penyelenggaraan anggota Panwaslu soal Integritas dan profesional jajarannya dalam melakukan tugasnya.

Malonda juga menyampaikan bahwa dirinya telah menerima informasi ada beberapa anggotanya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain melakukan pertemuan secara intensif dengan para Caleg serta ada yang dengan sengaja melakukan aktivitas dengan Partai Politik dan kepada mereka telah dijatuhkan sanksi berupa diberhentikan dari anggota Bawaslu.

“Kalau dahulu kami agak kesulitan untuk memberhentikan anggota kami yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dikarenakan harus diproses melalui DKPP namun sekarang untuk peraturan Bawaslu no 4 tahun 2019 dan Peraturan KPU no. 8 tahun 2019 itu dapat langsung kami proses” Ujar Malonda.

“Untuk Pilkada jika ASN melakukan pelanggaran misalnya tidak netral dalam pelaksanaan pemilu itu akan kami laporkan ke komisi ASN dan dilihat apakah memenuhi unsur tidak pelanggaran pemilu dan itu berbeda dengan pelaksanaan Pilkada jika ada ASN yang melakukan pelanggaran itu dapat langsung kita proses” Tutur Malonda.

Malonda juga menyampaikan dalam memasuki massa tenang ini diharapkan untuk masing-masing media tidak lagi mencantumkan iklan yang bermakna kampanye serta menulis orang atau partai yang bermakna kampanye karena melanggar dan jika tetap memasang akan dikenakan sanksi.

Sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jetty Pulu yang diwakili Sekertaris Dinas Feibbe Moniaga ST, dalam sambutannya mengatakan media massa diperlukan untuk menyebarkan informasi dan fakta ditengah-tengah persaingan saluran informasi dierah digital yang semakin deras dengan arus informasi yang beragam.

“Pers atau Jurnalis dituntut untuk tidak monopoli terhadap kebenaran hanya karena bermodalkan kartu pers yang pada akhirnya masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Sulut khususnya yang semakin sadar akan peran pers dapat menilai sendiri kwalitas dan keabsahan produk Jurnalis yang dihasilkan” kata Moniaga dalam sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai salah satu Nara Sumber yaitu Pakar Ilmu Komunikasi Politik FISIP Unsrat, Drs Max Rembang MSi mengangkat Netralitas Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pemilu 2019.

(ELVIS)

You must be logged in to post a comment Login