Resmi Dibentuk, BPKP Mitra Siap Action

Filed under: Berita Heboh,Mitra |

IMG-20190930-WA0024

IMG-20190930-WA0021

 

Usai Pelantikan, Pengurus BPKP Pusat, Provisinsi, Kota Manado serta Minahasa Tenggara, Foto Bersama Dengan Kaban Kesbangpol Sulut, Mecky Onibala serta Staf Ahli Bupati Minahasa. (foto ist)

RATAHAN- Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara (BPKP) wilayah Minahasa Tenggara resmi terbentuk. Organisasi ini sejatinya melakukan pengawasan terkait proyek pemerintah, penyalagunaan obat-obatan atau Narkoba serta mengawal proses hukum apabila terjadi tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Itulah bagian tugas dari BPKP, yang sudah diambil sumpah/janji, Senin (30/9/2019) di Hotel Novotel, Manado. Adapun struktrur organisasi BPKP Mitra, Ketua Sonny Mandagi, Sekertaris Royke Sule serta Bendahara, James Lontaan.

Ketua BPKP Mitra, Pdt Sonny Mandagi usai agenda pelantikan berjanji pihaknya akan menjalankan tugas sebagaimana amanah yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga organisasi tersebut.

“Yang pasti, organisasi kami resmi terbentuk itu dibuktikan dengan pengambilan sumpah dan janji untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggungjawab. Maka, kamipun siap action di Kabupaten Minahasa Tenggara,” tutur Mandagi.

Bersama pengurus lainnya, lanjut Mandagi, pihaknya akan mengawasi setiap program dari pemerintah baik tingkat kabupaten bahkan sampai desa. Tak hanya itu, Mangadi juga mengaku akan membuat program pencegahan agar generasi muda tak terjerembab dalam pusaran hitam Narkoba serta mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Karena ini amanah yang merupakan roh dari organisasi, sudah menjadi tugas kami untuk melakukan sosialisasi pencegahan bagi generasi muda Minahasa Tenggara. Sasaran-saran kami yakni sekolah maupun pergaulan di lingkungan masyarakat,” ucapnya.

Sementara ditambahkan Sekertaris BPKP Mitra, Royke Sule, menjelaskan bahwa BPKP sendiri merupakan organisasi non pemerintah. Artinya, organisasi ini bukan bentukan pemerintah. Akan tetapi bisa membantu pemerintah dalam mengawasi program yang disalurkan ke masyarakat, guna menyelamatkan apa yang menjadi hak milik masyarakat dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pada prinsipnya, kami mengedepankan pemberdayaan masyarakat guna menangkal hak negatif yang bisa merugikan masyarakat banyak,” ujar Sule, sembari meminta dukungan dan kerjasama masyarakat seluruh Minahasa Tenggara, untuk dapat membantu tugas-tugas pihaknya dilapangan.

Sementara menurt Sule lagi, disaat pelantikan, Ketua Umum BPKP NKRI, Asmaraman SPd.I, SH, MH, mendorong agar peran BPKP di daerah dapat dapat maksimal. Artinya pengurus di daerah dapat membentuk mainset serta memberi pemahamanan kepada masyarakat dengan berbagai sisi positif, untuk menangkal tantangan pembangunan yang kapitalis dan hedonis era saat ini.

“Dalam hal ini kami akan melakukan langkah-langkah penanganan pencegahan melalui azas kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga masyarakat benar-benar memahami berbagai hal yang menjadi sumber penyakit masyarakat,” tukasnya.

Diketahui, selain pengurus BPKP Minahasa Tenggara yang dilantik, dua diantaranya masing Provinsi Sulut serta Kota Manado.

Hadir, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut, Mecky Onibala, Perwakilan Polda Sulut, Dir Rskrimum, Kombes Yondri, Akademisi Unsrat, Dr Ir Tommy F Lolowang, Pengurus BPKP Sulut, Staf Ahli Bupati Minahasa serta tamu undangan lainnya. (noldy)

Shortlink:

Posted by on 01/10/2019. Filed under Berita Heboh, Mitra. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login